"Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen P3K) menyebutkan, bahwa "indikator kesejahteraan nelayan" yang terangkum dalam Nilai Tukar "Nelayan" masih dapat dipertahankan sebagai salah satu referensi dasar yang amat berharga untuk merumuskan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan."
Dalam mempertajam analisis dan kebijakan pemberdayaan masyarakat "nelayan", indikator Nilai Tukar "Nelayan" masih perlu disandingkan dan dilengkapi dengan data dasar dan "indikator" kemiskinan "nelayan" di daerah pesisir dan kawasan pantai di Indonesia.
Hasil studi Pengukuran "Indikator Kesejahteraan" yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan mengenai "indikator kesejahteraan nelayan" adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Kesehatan.
Derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan "indikator" persalinan oleh tenaga medis. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa persalinan yang dibantu oleh tenaga medis lebih aman jika dibandingkan dengan non medis. Disamping itu, juga ditinjau dari tempat dan cara berobat, ketergantungan penduduk yang masih kepada pelayanan Puskesmas atau pelayanan dari dokter praktek dan Rumah Sakit Pemerintah.
b. Pendidikan.
Dalam hal pendidikan, ialah prosentase penduduk yang tidak melanjutkan sekolah.
c. Tenaga Kerja.
Basis lapangan usaha penduduk di suatu kota/kabupaten.
d. Moralitas dan Fertilitas.
Salah satu ukuran indeks kualitas sumber daya manusia ialah dengan menghitung jumlah bayi yang lahir meninggal per 1.000 kelahiran, tetapi rupanya data statistik yang seperti ini tidak selalu tersedia. Sebagai alternatifnya adalah menggunakan ukuran jumlah anak yang meninggal atau jumlah anak yang hidup.e. Perumahan.
"Indikator" kemakmuran dari variabel perumahan ditinjau dari luas dan jenis bangunan yang dimiliki masyarakat.
f. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.
Rumah tangga yang hidup di bawah batas kemiskinan dengan golongan pengeluaran di bawah Rp.100.000,- per kapita per bulan di kota/kabupaten atau di bawah Rp.80.000,- per kapita per bulan.
