Sabtu, 19 Desember 2015

"PERANAN APIP MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH TRANSPARAN TANPA KORUPSI"

"Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa membutuhkan peningkatan "peran" pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan".



Dengan demikian, fungsi pencegahan "korupsi" bisa berjalan dengan baik dan pemberantasan korupsi" bisa dijalankan lebih optimal. "Peran APIP" sangat diperlukan sebagai benteng pertama dalam mencegah adanya penyimpangan. "APIP" memiliki "peranan" yang vital dalam pemberantasan korupsi", khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, monitoring dan evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah ("APIP") pada kementerian/lembaga masih bekerja pada level audit ketaatan. Idealnya,  "APIP" sebagai penggerak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga diharapkan mampu bekerja hingga level optimalisasi zero corruption. Berkutat pada audit ketaatan akan mempengaruhi kemampuan "APIP" mendeteksi fraud. Untuk dapat mendeteksi penyimpangan by collar, bukan hanya penyimpangan elementer, "APIP" harus bisa bekerja pada tingkat layanan konsultasi; audit kinerja atau evaluasi program; jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi; bahkan hingga level tertinggi, agent of change.

Setiap tahap siklus keuangan negara hanyalah kegiatan seremonial yang penuh dengan resiko penyimpangan. Realitanya dalam hasil pertangungjawaban banyak fraud yang belum terungkap. Opini WTP pun bukan jaminan bebas "korupsi", bahkan mungkin pangkal "korupsi".

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). 

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan
"korupsi" , kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan "peran" dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah ("APIP").

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas "peran" Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ("APIP"). Untuk itu,
"APIP" harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan "peran" pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. "APIP" juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

"Peran" Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (
"APIP"), Inspektorat Daerah memiliki "peran" dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan "peran" dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan : 

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
1) Pendampingan/asistensi meliputi:
a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan; dan
c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ("APIP" ) berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Sumber:
1. acch.kpk.go.id/.../peranan-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip-da..
2. www.bpkp.go.id/berita/.../APIP-Harus-Menjadi-Agent-of-Change.bpkp  
3. www.bpk.go.id/.../sinergi-bpk-dan-apip-dalam-pencegahan-dan-pember.. 
4. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id... 
5. laely.widjajati.facebook/Full Team..... (17032015)
6. laely.widjajati.facebook/Timlu Siap Tempur......  
7. laely.widjajati.facebook/Sesama "Pembantu" Harus Rukun......
8. laely.widjajati.facebook/Indahnya Kebersamaan..........    

0 komentar: