"Walaupun "kemiskinan" banyak dibicarakan, diidentifikasi dan dirumuskan, namun ternyata hanya terbatas pada gejala-gejalanya saja (rumusan "kemiskinan")."
Diskusi mengenai akar permasalahan atau penyebab "kemiskinan" hampir selalu dihindari atau malah sering ditabukan karena akar utama penyebab "kemiskinan" adala justru karena ketidak adanya keadilan di masyarakat dan ketidak-adilan ini jelas akibat dari:
1. Ketidak-mampuan para pengambil keputusan untuk menegakkan keadilan.
2. Menipisnya kepedulian dan meningkatnya keserakahan di masyarakat.
Semua itu menunjukkan adanya gejala serius dari lunturnya nilai-nilai luhur dari para pelaku pembangunan (pengambil keputusan dan masyarakat), sehingga sebagai manusia kita tidak berdaya untuk menjadi pelaku moral (melemahnya moral capability). Situasi ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama; pemerintah sebagai pengawal dan penegak keadilan dan kita semua sebagai masyarakat warga yang saling mengasihi.
Mampukah pemerintah menciptakan kebijakan yang adil yang mampu merediatribusikan asset nasional secara adil dan melakukan koreksi terhadap ketimpangan sosial yang ada? Yang sangat menyedihkan --- Berbagai upaya penanggulangan atau pemberantasan "kemiskinan" adalah justru melestarikan ketidak-adilan tersebut dengan menolong korban-korban ketidak-adilan tersebut supaya mampu bertahan sebagai korban dan tidak mencoba menyelesaikan akar persoalannya.
Lihat saja apa yang selama ini kita lakukan? Benarkah kita memerangi "kemiskinan" atau kita memerangi orang "miskin".? "Kemiskinan" yang kita perangi atau simbol "kemiskinan" yang kita perangi? Misalnya saja:
1. Pedagang Kaki Lima (PKL) harus diberantas.
Apakah yang sebenarnya terjadi? PKL bersih kota tertib, tetapi PKL kehilangan lapangan pekerjaan dan menjadi makin "miskin". Persoalan siapa yang diselesaikan sebenarnya? Apakah persoalan "kemiskinan" selesai?
2. Becak dilarang beroperasi.
Jalan-jalan jadi bersih becak, kesemrawutan mobil, bus, mikrolet tetap. Tukang becak kehilangan mata pencaharian. Ibu-ibu terpaksa mbonceng ojek dari lingkungan perumahan. Apakah persoalan "kemiskinan" selesai?
3. Lingkungan kumuh harus diberantas.
Lingkungan kumuh menjadi ruko yang indah dan rapi, masyarakat "miskin" penghuni lingkungan kumuh tergusur oleh keputusan politk dan tercabut dari sumber nafkahnya. Mungkin hal tersebut tidak perlu terjadi, karena masyarakat "miskin" dapat tinggal di rumah susun yang sengaja disediakan sebagai bagian dari program peremajaan tersebut. Yang terjadi tetap saja masyarakat "miskin" yang dirumahkan di rumah susun tersebut tergusur lagi oleh tekanan ekonomi dan sosial budaya. Apakah persoalan "kemiskinan" selesai?
Terperangkap dalam upaya meningkatkan penghasilan, padahal orang "miskin" tidak berbicara penghasilan (income). Kegagalan yang terjadi disadari karena tidak memiliki aset-aset utama yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan (fisik, kualitas manusia, sosial, lingkungan dan akses). Adakah program pengentasan "kemiskinan" yang menjamin masyarakat "miskin" memiliki aset-aset tersebut. Akhirnya berbagai fasilitas kredit yang ditawarkan hanya dimanfaatkan oleh elit kampung/desa. Apakah persoalan "kemiskinan" selesai? Selama tidak ada keadilan, maka keserakahan akan tetap merajalela dan "kemiskinan" akan tetap terjadi dimana-mana.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ("PNPM") pada dasarnya merupakan alternatif solusi atau jawaban dari upaya pemecahan masalah dalam menanggulangi "kemiskinan". Pemecahan masalah gharus diawali dengan proses menemukenali penyebab "kemiskinan" termasuk akar masalahnya. Akar masalah "kemiskinan" pada dasarnya merupakan akibat dari sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok mayarakat tertentu (warga "miskin").
Tujuan "PNPM" adalah:
1. Terwujudnya masyarakat berdaya dan madiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan "kemiskinan" di wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dan kelembagaan masyarakat.
3. Ketepatan manfaat program kepada kelompok sasaran (masyarakat "miskin").
4. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan dalam rangka penanggulangan "kemiskinan".
"Kemiskinan" terjadi karena lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu upaya penanggulangan "kemiskinan" seharusnya bertumpu pada pemulihan kembali nilai-nilai kemanusiaan dengan cara pencarian dan pengorganisasian orang-orang baik sehingga dapat mengoptimalkan tingkat penyelesaian pada tingkatan "kemiskinan" berikutnya.
Manusia pada dasarnya baik, hanya saja selama ini kebaikannya tertutup oleh sistem yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu tugas kita adalah memunculkan orang-orang baik tersebut supaya dapat berkiprah dalam msyarakat khususnya dalam penanggulangan "kemiskinan".
3. Lingkungan kumuh harus diberantas.
Lingkungan kumuh menjadi ruko yang indah dan rapi, masyarakat "miskin" penghuni lingkungan kumuh tergusur oleh keputusan politk dan tercabut dari sumber nafkahnya. Mungkin hal tersebut tidak perlu terjadi, karena masyarakat "miskin" dapat tinggal di rumah susun yang sengaja disediakan sebagai bagian dari program peremajaan tersebut. Yang terjadi tetap saja masyarakat "miskin" yang dirumahkan di rumah susun tersebut tergusur lagi oleh tekanan ekonomi dan sosial budaya. Apakah persoalan "kemiskinan" selesai?
Terperangkap dalam upaya meningkatkan penghasilan, padahal orang "miskin" tidak berbicara penghasilan (income). Kegagalan yang terjadi disadari karena tidak memiliki aset-aset utama yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan (fisik, kualitas manusia, sosial, lingkungan dan akses). Adakah program pengentasan "kemiskinan" yang menjamin masyarakat "miskin" memiliki aset-aset tersebut. Akhirnya berbagai fasilitas kredit yang ditawarkan hanya dimanfaatkan oleh elit kampung/desa. Apakah persoalan "kemiskinan" selesai? Selama tidak ada keadilan, maka keserakahan akan tetap merajalela dan "kemiskinan" akan tetap terjadi dimana-mana.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ("PNPM") pada dasarnya merupakan alternatif solusi atau jawaban dari upaya pemecahan masalah dalam menanggulangi "kemiskinan". Pemecahan masalah gharus diawali dengan proses menemukenali penyebab "kemiskinan" termasuk akar masalahnya. Akar masalah "kemiskinan" pada dasarnya merupakan akibat dari sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok mayarakat tertentu (warga "miskin").
Tujuan "PNPM" adalah:
1. Terwujudnya masyarakat berdaya dan madiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan "kemiskinan" di wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dan kelembagaan masyarakat.
3. Ketepatan manfaat program kepada kelompok sasaran (masyarakat "miskin").
4. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan dalam rangka penanggulangan "kemiskinan".
"Kemiskinan" terjadi karena lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu upaya penanggulangan "kemiskinan" seharusnya bertumpu pada pemulihan kembali nilai-nilai kemanusiaan dengan cara pencarian dan pengorganisasian orang-orang baik sehingga dapat mengoptimalkan tingkat penyelesaian pada tingkatan "kemiskinan" berikutnya.
Manusia pada dasarnya baik, hanya saja selama ini kebaikannya tertutup oleh sistem yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu tugas kita adalah memunculkan orang-orang baik tersebut supaya dapat berkiprah dalam msyarakat khususnya dalam penanggulangan "kemiskinan".
0 komentar:
Posting Komentar